Karya Pena.co – Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi, fasilitasi, dan pelatihan terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan implementasi Aplikasi Inaproc Katalog Elektronik Versi 6.
Acara yang diselenggarakan di Gedung SKB Purnawarman, Selasa 15 April 2025 ini diinisiasi oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
Menurut Sekda, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
“Hal ini sejalan dengan upaya optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para pengelola pengadaan mengenai penggunaan Inaproc Katalog Elektronik Versi 6,” kata Norman.
Inaproc Katalog Elektronik Versi 6 merupakan sistem digital yang dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi proses pengadaan. Sistem ini menyediakan akses yang mudah ke katalog elektronik, memfasilitasi proses lelang online yang terintegrasi, serta menghasilkan sistem pelaporan yang komprehensif.
“Dengan demikian, Inaproc Versi 6 diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir potensi penyimpangan dalam proses pengadaan,” tambah Norman.
Dalam sambutannya, Ia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Sekda menekankan pentingnya peran pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Norman berharap agar para peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini secara optimal untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penggunaan Inaproc Katalog Elektronik Versi 6.
Selain itu, ia juga kembali menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan proses pengadaan. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Dengan demikian, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purwakarta dapat terus ditingkatkan menuju arah yang lebih baik, bersih, dan akuntabel. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini berlangsung dengan tertib dan diikuti oleh para peserta dengan penuh antusiasme.
(**Tim)
